Perangkat Hukum Cyber Law

Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi
informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi
didunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang
disepakati maka proses pembuatannya diupayakan sebagai
berikut :

Menetapkan prinsip – prinsip dan pengembangan teknologi informasi antara lain :

1. Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional).
2. Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip hukum konvensional dan norma         hukum baru yang akan terbentuk
3. Memperhatikan keunikan dari dunia maya
4. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global
5. Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan.
6. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik
7. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif dan futuristik

Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet seperti : UU hak cipta, UU merk, UU Informasi dan transaksi elektronik, UU perlindungan konsumen, UU Penyiaran dan Telekomunikasi,
UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana dll.